Tilang Manual Dilarang, Korlantas Optimalkan ETLE dan Gelar Operasi Simpatik

Tilang Manual Dilarang, Korlantas Optimalkan ETLE dan Gelar Operasi Simpatik

Korps Lalu Lintas Polri akan memaksimalkan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang electronic. Direktur Penegakkan Hukum Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi Aan Suhanan menjelaskan ini sebagai tindak lanjut dari perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak untuk tidak manual.

“Kita lebih semakin lebih mengoptimalkan penegakan hukum yang berbasiskan IT karena sesuai program Kapolri, kita telah gelar ETLE di semua Indonesia ada 280 lebih camera statis selanjutnya ada 800 lebih camera mobile yang berbasiskan hand held selanjutnya ada 50 ETLE mobile yang memakai mobil yang bergerak,” katanya dalam info tercatat.

Pengusutan langsung di jalan akan ganti dengan peringatan dan publikasi ke warga. Aan minta ke semua barisan Korps Lalu Lintas Polri supaya masih tetap memberi service terbaik sesudah tilang manual dihilangkan.

“Ke anggota Polri masih tetap memberi servis terbaik ke warga, masih tetap datang di tengah warga, masih tetap kerjakan patroli beri pembelajaran ke warga hingga warga memahami keutamaan keselamatan dalam berkendara lalu lintas di jalan,” ucapnya.

Aan menjelaskan peringatan langsung atau publikasi ke warga akan dilaksanakan dalam Operasi Simpatik. Penerapan operasi itu berjalan sepanjang dua sampai 3 bulan.

“Sama sesuai instruksi Kapolri kita akan lakukan Operasi Simpatik dua atau 3 bulan di depan, s/d nataru (natal dan tahun baru). Penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas ini tidak stop, kita masih tetap kerjakan secara memberi pembelajaran dan pengetahuan ke warga supaya warga perduli pada keselamatan dirinya atau seseorang,” katanya.

Ia menerangkan perintah larangan tilang manual harus dikerjakan dengan 2 konsep penegakkan hukum ketentuan lalu lintas. Pertama ialah pro justitia, yakni menangani pelanggar, menilang, proses ke pengadilan, dan divonis sampai pembayaran denda tilang.

See also  Kebakaran Rumah Masyarakat Dekat RS Permata Hijau, Diperhitungkan Karena Korsleting Listrik

“Yang ke-2 dengan beberapa cara non yustisia, maknanya kita lakukan penegakan hukum itu tak perlu sampai ke pengadilan. Cukup hanya pembelajaran beri peringatan diharap itu telah memberi dampak kapok ke beberapa sopir atau ke pelanggar,” tutur Aan.

Check Also

Ditanyakan Kesempatan Khofifah untuk Pemilihan presiden, PDI-P: Rekam Tapak jejaknya Benar-benar Komplet

Ditanyakan Kesempatan Khofifah untuk Pemilihan presiden, PDI-P: Rekam Tapak jejaknya Benar-benar Komplet Sekretaris Jenderal DPP …