Perpu Cipta Kerja Berisi 1.117 Halaman: Pengurangan Ekonomi Dunia Jadi Alasan

Perpu Cipta Kerja Berisi 1.117 Halaman: Pengurangan Ekonomi Dunia Jadi Alasan

Pemerintahan sah melaunching document Ketentuan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja alias Perpu Cipta Kerja. Perpu ini memetik kritikan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipandang sudah berbuat tidak etis Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK.

Perpu ini berisikan 1.117 halaman. Jumlah ini semakin sedikit dari UU Cipta Kerja yang dipastikan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi atau MK yakni 1.187 halaman.

Dalam point pemikiran, disebut 7 argumen penerbitan Perpu. Satu diantaranya karena ada dinamika global yang karena berlangsungnya peningkatan harga energi dan pangan, peralihan cuaca, dan terusik rantai suplai. Keadaan ini dipandang sudah mengakibatkan berlangsungnya pengurangan kemajuan ekonomi dunia.

“Dan berlangsungnya peningkatan inflasi yang hendak berpengaruh secara berarti ke ekonomi nasional,” begitu bunyi point g di bagian pemikiran di Perpu ini.

Hingga, keadaan ini harus ditanggapi dengan standard bauran peraturan untuk kenaikan daya saing dan daya magnet nasional untuk investasi. “Lewat alih bentuk ekonomi yang termuat dalam
Undang-Undang mengenai Cipta Kerja,” begitu bunyi point yang serupa.

Argumen kegawatan
Disamping itu, masih tetap ada pemikiran yang lain selanjutnya dipandang pemerintahan jadi argumen Perpu harus diedarkan. “Sudah
penuhi parameter sebagai kegawatan memaksakan,” begitu bunyi point huruf h.

Awalnya pada 25 November 2021, MK putuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formal. Melalui Keputusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah mengatakan jika UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan minta pemerintahan melakukan perbaikan paling lama dalam dua tahun.

Bukanlah membenahi UU, Jokowi justru mengeluarkan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember dengan argumen ada kegawatan yang memaksakan untuk memperhitungkan teror krisis ekonomi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyebutkan Perpu ini argumen kegawatan memaksakan untuk penerbitan Perpu telah tercukupi, sesuai Keputusan MK Nomor 38/PUU7/2009.

See also  Menpora Yakinkan Indonesia Siap Gelar FIFA U-20 sampai ANOC World Beach Game

Dikritik banyak pihak
Perlakuan Jokowi ini dikritik banyak pihak. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memandang Jokowi sudah lakukan Contempt of the Constitutional Court. “Presiden sudah lakukan penghinaan atas keputusan, dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.

Direktur Instansi Bantun Hukum atau LBH Jakarta Citra Referandum memandang Perpu ini memperlihatkan muka kediktatoran pemerintah Jokowi dalam praktek legislasi. “Karena tidak didasari kondisi darurat yang memaksakan dalam jalankan kehidupan bernegara,” katanya.

Ketua Umum Yayasan Instansi Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur memandang Perpu ini sebagai wujud pemberontakan, pembelotan atau kup pada konstitusi Indonesia. “Sebagai tanda-tanda yang semakin memperlihatkan otoritarianisme pemerintah Joko Widodo,” kata katanya.

Pendidik Sekolah Tiggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, menyaksikan Jokowi ingin ambil jalan singkat dengan penerbitan Perpu. “Agar keputusan politik pro pebisnis ini cepat keluar, menghindar ulasan politik dan keributan khalayak. Ini cara licik dalam demokrasi. Pemerintahan betul-betul bajak demokrasi,” katanya.

Masalah kegawatan yang memaksakan, Jokowi menjawab jika Perpu ini diedarkan karena ada ancaman-ancaman risiko ketidakjelasan global. Jokowi menyebutkan keadaan saat ini kelihatan normal. Namun, Jokowi mengeklaim jika Indonesia diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastikan global.

“Karena ekonomi kita di 2023 benar-benar bergantung investasi dan export,” tutur Jokowi.

 

Check Also

Belasan Pelajar SD di Depok Diperhitungkan Keracunan Roti, Wali Kota: Telah Masuk Polisi

Belasan Pelajar SD di Depok Diperhitungkan Keracunan Roti, Wali Kota: Telah Masuk Polisi Produsen roti …