Masalah Peraturan Jalan Berbayar di Jakarta, Kapolda Metro: Kita Turuti Jalur Pemerintah provinsi

Masalah Peraturan Jalan Berbayar di Jakarta, Kapolda Metro: Kita Turuti Jalur Pemerintah provinsi

Polda Metro Jaya akui siap ikuti peraturan Pemerintah provinsi DKI Jakarta hal jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 batas jalan.

“Kelak kita ikutin saja jalur yang berada di pemerintahan Propinsi DKI Jakarta sama sesuai persetujuan dengan DPRD,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran.

Fadil menjelaskan, dia sudah dengar gagasan pemerlakukan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah batas jalan DKI Jakarta.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam masalah ini sudah bekerjasama dengan Polda Metro Jaya. Tetapi, peraturan itu baru hanya wawasan.

“Koordinasi telah, selalu koordinasi, saat ini kan belum. Baru wawasan kan,” tutur ia.

Terpisah, Direktur Lalu Lintasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menjelaskan, jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) sebagai salah satunya program yang hendak ditelurkan oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta buat menangani masalah jalan raya.

“Jalan berbayar itu program yang dirintis oleh Pemda dalam rencana untuk membikin Jakarta ini semakin aman lancar kan getho,” kata Latif saat dikontak.

Latif menjelaskan, Direktorat Lalu Lintasi Polda Metro Jaya pada konsepnya memberikan dukungan program itu.

“Karenanya program untuk menggerakkan warga berpindah ke transportasi umum. Itu untuk batasi jumlah operasional kendaraan yang lewat di jalan itu,” tutur ia.

Rebus Peraturan Peraturan ERP
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih menggodok peraturan masalah peraturan jalan berbayar (ERP) yang berwujud Perancangan Ketentuan Daerah (Raperda) mengenai Pengaturan Lalu Lintasi Secara Electronic (PPLE).

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan jika peraturan tersebut yang hendak dikeluarkan berbentuk Ketentuan Daerah (Perda).

See also  Banjir di Kudus Semakin makin tambah meluas ke 17 Dusun

“Jika kami masih konsentrasi pada penyelesaian peraturannya. Nach, untuk peraturannya pasti berbentuk ketentuan daerah,” kata Syafrin ke reporter.

Disamping itu, Syafrin mengutarakan jika berkaitan Perda telah masuk ke program pembangunan ketentuan daerah oleh DPRD DKI Jakarta bersama Badan Pembangunan Ketentuan Daerah (Bapemperda). Anggota dewan, kata Syafrin, beberapa kali sudah lakukan ulasan.

Selanjutnya, menurut Syafrin, selesai Perda diputuskan baru dikeluarkan Ketentuan Gubernur (Peraturan gubernur) sebagai panduan penerapan peraturan. Oleh karenanya, kata Syafrin sepanjang PPLE masih berwujud perancangan, pihaknya tidak dapat jalankan.

“Belum, karena kan sesudah ada ketentuan daerah lalu diteruskan dengan Ketentuan Gubernur. Yang karakternya sebagai panduan penerapan ketentuan daerah. Baru selanjutnya itu dipenetrasikan,” terang Syafrin.

Check Also

Pemandangan Sungai di Curug Depok yang Trending karena Diuruk, Saat sebelum Ada Jembatan Menggantung

Pemandangan Sungai di Curug Depok yang Trending karena Diuruk, Saat sebelum Ada Jembatan Menggantung Mantan …